JAKARTA – Ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bekasi dari unsur guru, Satpol PP, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih, bersama dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta, pada Selasa (18/03/2025).
Setelah berorasi selama sekitar dua jam, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan RB, Aba Subagja. Setelah tuntutan mereka dipenuhi, massa membubarkan diri dengan tertib.
Dalam tuntutannya, Aliansi Merah Putih menuntut agar Surat Keputusan (SK) PPPK diterbitkan per 1 April 2025.
Koordinator Aksi Koalisi Merah Putih, Fadlun, menyatakan bahwa aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut melibatkan lebih dari 10.000 pengunjuk rasa dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya. Mereka diterima oleh pihak Kemenpan RB sekitar pukul 10.00 WIB.
“Aksi ini berawal dari press release pemerintah pusat yang baru dikeluarkan pada hari Senin. Semula tidak ada rencana pengangkatan di bulan April hingga Oktober, tetapi kemudian ditunda ke tahun 2026. Inilah yang memicu ketidakpercayaan seluruh tenaga honorer di Indonesia dan mendorong mereka untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta hari ini,” ujarnya kepada bekasikab.go.id pada Selasa (18/03/2024).
Fadlun menjelaskan bahwa pihak Kemenpan RB menyatakan tenaga honorer yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK, khususnya dari Kabupaten Bekasi, dapat diangkat menjadi CPNS dan PPPK pada April 2025. Pengangkatan ini tidak perlu menunggu daerah lain menyelesaikan persyaratan pengangkatan.
“Kami sebagai inisiator dengan jumlah perwakilan terbanyak, sekitar 5 orang dari 28 orang, diterima oleh pihak Kemenpan dan BKN. Karena ini sudah masuk ke ranah teknis, maka teknisnya ada di BKN. Kami meminta BKN untuk mengeluarkan edaran, dan Alhamdulillah, BKN memenuhi janji tersebut dengan mengeluarkan edaran pada sore harinya,” jelasnya.
Sementara itu, PGRI Kabupaten Bekasi mengerahkan sekitar 4.088 tenaga guru dari 23 kecamatan dengan 56 bus. Mereka berkumpul di Rest Area 19 Tambun Selatan sebelum bergerak ke Kemenpan RB di Jakarta untuk bergabung dengan Aliansi Merah Putih.
“Kami bergabung dengan Aliansi Merah Putih dan menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu agar SK PPPK diterbitkan per 1 April 2025 atau bulan depan, dan Alhamdulillah dikabulkan,” terangnya. (*)