Jakarta, September 2026 — Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tampaknya tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh sejumlah isu yang secara langsung dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, isu harga pangan lebih murah memiliki selisih kepuasan positif-negatif terbesar, yakni +70 poin, disusul kepercayaan terhadap Presiden +70 poin, kemampuan Prabowo untuk berubah +55 poin, penegakan hukum yang adil +51 poin, perbaikan ekonomi nasional +50 poin, kinerja MBG +45 poin, serta pemberantasan korupsi +44 poin.
Pangiutan Lubis (Ipang), Peneliti Muda Digdaya Polling & Strategy, menilai temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden sangat berkaitan dengan isu-isu yang konkret dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, harga pangan, kondisi ekonomi, penegakan hukum, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kanal utama yang dapat memperkuat ataupun menggerus persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo.
“Survei ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap Presiden tidak hanya dibentuk oleh figur, tetapi juga oleh isu yang dirasakan langsung masyarakat. Harga pangan lebih murah dan kepercayaan terhadap Presiden menjadi dua indikator dengan selisih positif paling kuat, masing-masing mencapai 70 poin,” ujar Ipang.
Menurut Ipang, temuan menarik lainnya adalah tingginya persepsi positif terhadap kemampuan Prabowo untuk berubah, yang mencatat selisih +55 poin. Hal tersebut menunjukkan adanya ruang bagi Presiden untuk terus membangun persepsi sebagai pemimpin yang responsif dan mampu melakukan penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat. Pada saat yang sama, isu penegakan hukum yang adil (+51) dan pemberantasan korupsi (+44) menunjukkan bahwa publik juga menaruh perhatian besar pada aspek tata kelola dan keadilan.
“Ekonomi tetap menjadi bahasa politik yang paling mudah dirasakan masyarakat. Ketika harga pangan lebih terjangkau dan ekonomi rumah tangga membaik, dampaknya tidak berhenti pada kepuasan terhadap kebijakan, tetapi dapat ikut memperkuat persepsi terhadap Presiden. Begitu pula dengan MBG yang memiliki potensi menjadi program yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Ipang.
Ipang menambahkan, pemerintah perlu menjadikan temuan tersebut sebagai peta prioritas kebijakan dan komunikasi publik. Isu dengan tingkat kepuasan positif yang tinggi harus dipertahankan konsistensinya, sementara aspek yang masih memiliki ruang perbaikan perlu ditangani dengan kebijakan yang terukur. “Kepuasan publik pada akhirnya adalah hasil dari pengalaman masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa angka positif dalam survei diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar terasa dari harga pangan, ekonomi rumah tangga, penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga keberlanjutan MBG,” pungkas Ipang. (***)